Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene, Bapeda mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun draft Rancangan awal sampai kepada rancangan akhir Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;  

2. Melaksanakan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu langkah awal dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

3. Merumuskan dan memetakan program-program prioritas serta pagu anggaran yang dijadikan acuan dalam penyusunan APBD maupun APBD-P;

4. Melakukan Koordinasi perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN;

5. Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

6. Merumuskan kebijakan keterkaitan dengan kerjasama yang brtujuan untuk pembangunan masing-masing daerah;

7. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama antar Kabupaten/kota maupun kerjasama dengan sektor swasta;

8. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Majene;

9. Mengendalikan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten;

10. Merumuskan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati baik itu LKPJ tahunan maupun LKPJ Ahir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ);

11. Menetapkan Bahan Kebijakan dalam penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kabupaten;

12. Merumuskan Perencanaan Tata Ruang yang meliputi mulai dari penyusunan sampai kepada Penetapan suatu Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kwasan Strategis (RTRKS);

13. Merumuskan Bahan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah di daerah dan Kawasan Strategis;

14. Merumuskan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Strategis;

15. Mengendalikan Pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis daerah;

16. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan dan pengembangan potensi daerah serta melakukan kerjasama investasi dengan dunia usaha tingkat kabupaten;

17. Merumuskan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi untuk pemngembangan penanaman modal dan promosi daerah;